Bagi Siswa Kelas Dua dan Tiga , Misdiono: Tak Ada Istilah Daftar Ulang (Dumai Pos)

Bagi Siswa Kelas Dua dan Tiga Misdiono: Tak Ada Istilah Daftar Ulang

5 Juli 2011 - 10.08 WIB   KOTA(DP)— Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2011/2012 baru saja usai. Orangtua siswa mengeluhkan adanya istilah pemberlakuan daftar ulang di sekolah negeri dengan menyetor sejumlah pembiayaan pada pihak sekolah. Daftar ulang seperti yang terjadi di SMAN 2 Dumai, Jalan Putri Tujuh, Senin (4/7) memicu kontra berbagai pihak termasuk Dinas Pendidikan Kota Dumai. Kadisdik melalui Kabid Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Drs Misdiono MM yang langsung ke lapangan, secara spontan menghentikan aktivitas daftar ulang yang tengah berlangsung di SMAN 2 Dumai, Senin (4/7). ‘’Saya menyetop proses daftar ulang ini karena tidak ada dalam kalender pendidikan ada istilah daftar ulang bagi siswa kelas dua dan kelas tiga, apalagi sampai memungut biaya. Ini sudah tidak benar, saya tegaskan tidak ada daftar ulang di sekolah,’’ lugasnya. Misdiono menyayangkan tindakan yang terjadi di SMAN 2 Dumai tersebut, dan berharap tidak ada sekolah-sekolah lain yang menyusul kebijakan daftar ulang tersebut. Sebab, pungutan sama sekali tidak dibenarkan dan hal itu sangat menyusahkan masyarakat dalam kondisi ekonomi sulit saat ini. ‘’Yang wajib melakukan daftar ulang itu hanya bagi siswa baru yang dinyatakan lulus masuk sekolah, dan siswa tersebut harus melakukan daftar ulang,’’ tukasnya. Apalagi, lanjut Misdiono, kegiatan daftar ulang yang dilakukan itu sangat mengganggu masa liburan sekolah anak-anak. Dengan adanya daftar ulang, membuat aktivitas liburan menjadi tersita karena harus ke sekolah, sementara mereka dalam masa liburan. ‘’Saya mengimbau seluruh kepala sekolah agar tidak berbuat hal-hal yang aneh seperti istilah daftar ulang ini. Sekali lagi janganlah ada pungutan dan tolong patuhi instruksi Dinas Pendidikan, dan jika ada masyarakat keberatan dengan proses penyelenggaraan pendidikan supaya melapor saja pada kita,’’ sebutnya. Misdiono juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Dumai khususnya karena belum maksimalnya proses penyelenggaraan pendidikan. Belum lagi soal PPDB, ditambah pula daftar ulang dengan pungutan biaya dan ini sangat memberatkan masyarakat.(des)